Berita 1945

Berita Digital Terbaru Update Setiap Hari

domino online

Zumi Zola Resmi Jadi Tersangka KPK

Gubernur Jambi Zumi Zola Resmi Menjadi tersangka KPK, Zumi mengenakan rompi orange berlogo tahanan KPK setelah delapan jam diperiksa penyidik di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Zumi adalah kepala daerah ke-80 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penahanan Zumi menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

domino online

Sebelum terjun ke dunia politik, Zumi Zola dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah film dan sinetron, di antaranya film Merah Putih dan Culunnya Pacarku. Pada 12 Februari 2016, Zumi Zola bersama pasangannya, Fachrori Umar, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di Istana Negara setelah memenangi Pilkada 2015.

domino qq

Sebelum menjadi gubernur, pria kelahiran 31 Maret 1980 itu mengawali karier politiknya sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016. Zumi ternyata mewarisi karier politik ayahnya, Zulkifli Nurdin, politisi PAN yang pernah menjabat Gubernur Jambi pada periode 1999-2004 dan 2005-2010. Zumi ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018.

domino online

Politisi PAN itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan terkait kasus dugaan suap senilai Rp 6 miliar.

Pengembangan kasus Perkara yang melibatkan Zumi dan Arfan merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Jambi. Setelah penangkapan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

domino online indonesia

KPK menduga, para pejabat di Pemprov Jambi menyuap anggota DPRD Jambi. Suap tersebut agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD Jambi 2018. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang Rp 4,7 miliar.

KPK menduga ada uang Rp 1,3 miliar yang sudah diberikan kepada anggota DPRD lainnya. KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola dan Arfan digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Menurut KPK, jaminan yang dimaksud adalah uang suap atau yang sering disebut sebagai “uang ketok”. Pihak eksekutif diduga berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi dapat disetujui DPRD Jambi. Saat penyidikan, KPK menyita uang dalam bentuk mata uang dollar AS dan rupiah dari penggeledahan yang dilakukan di tempat tinggal Gubernur Jambi Zumi Zola.

Petugas KPK membawa keluar lima kotak dari rumah tersebut. Lima kotak tersebut terdiri dari tiga kotak berwarna kuning dan dua lainnya berwarna putih. (Baca juga: KPK: Suap Rp 6 M Dikumpulkan Zumi Zola untuk Menyuap DPRD Jambi) Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, uang dollar AS dan rupiah itu disita dalam penggeledahan dari rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola, vila Zumi Zola di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan rumah seorang saksi di Jambi.

Terancam 20 Tahun Penjara Zumi yang berstatus tersangka hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi. Zumi bahkan membuka acara tersebut.

Kegiatan KPK yang melibatkan Zumi itu kemudian menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Para aktivis menilai, kegiatan tersebut justru akan merusak citra KPK di mata publik. KPK dianggap telah berkolaborasi dengan tersangka korupsi.

Meski demikian, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kegiatan pencegahan itu adalah tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan beberapa waktu lalu terhadap pejabat DPRD dan eksekutif di Jambi.

Kegiatan itu murni bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Jambi agar menutup celah terjadinya praktik korupsi. Sebelum akhirnya diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Zumi dua kali tidak hadir pemeriksaan. Belum sempat dirinya dijemput paksa, Zumi hadir pemeriksaan dan mengenakan rompi oranye setelah diperiksa kemarin, Senin (9/4/2018).

Zumi disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

 

Baca juga : Respon Amien Rais Setelah Dilaporkan Ke Polisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita 1945 © 2017 Frontier Theme